Konawe, [13-14 Desember 2024] — Para kepala desa di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe mengikuti sosialisasi tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara, termasuk kepala desa.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah kepala desa ini dibuka oleh Perwakilan Pemerintah Daerah Konawe, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya LHKPN sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. “LHKPN merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan pelaporan yang benar dan tepat waktu, kita menunjukkan komitmen terhadap integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, perwakilan dari lembaga terkait KPK atau Inspektorat Daerah memberikan pemaparan mengenai teknis pengisian LHKPN secara online melalui sistem yang telah disediakan. Para peserta juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berkonsultasi langsung mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan.

Kepala Desa Watulawu yang turut hadir dalam sosialisasi ini mengungkapkan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Kami sangat terbantu dengan sosialisasi ini karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya LHKPN serta cara pengisian yang benar. Kami berkomitmen untuk mematuhi aturan ini demi menjaga integritas kami sebagai pemimpin desa,” katanya.

Adapun poin-poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi ini meliputi:

1. Kewajiban Pelaporan LHKPN: Penyelenggara negara, termasuk kepala desa, wajib melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Batas Waktu Pelaporan: Pelaporan LHKPN harus dilakukan secara rutin dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
3. Sanksi Administratif: Penjelasan mengenai konsekuensi bagi penyelenggara negara yang lalai dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
4. Panduan Teknis Pengisian LHKPN: Langkah-langkah pengisian LHKPN melalui platform online yang telah disediakan pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepala desa di Kabupaten Konawe mengenai pentingnya pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan komitmen bersama, diharapkan setiap penyelenggara negara dapat menjalankan tugasnya dengan transparansi dan integritas.