Watulawu, 16 Juni 2025 — Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watulawu menggelar rapat kerja bersama Kepala Desa, aparat desa, dan perangkat desa lainnya pada Senin (16/6). Rapat ini membahas dua agenda utama, yakni realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) tahap I dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Watulawu ini dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Dusun, bendahara desa, dan anggota BPD dan Tokoh Masyarakat. Suasana rapat berjalan dengan terbuka dan penuh dialog, mencerminkan komitmen pemerintah desa dan BPD dalam menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengelolaan anggaran.

Dalam pemaparan laporan realisasi dana desa tahap I, Pemerintah Desa Watulawu menyampaikan rincian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan pertama tahun 2025, termasuk program bantuan langsung tunai (BLT-DD), kegiatan ketahanan pangan, serta belanja operasional pemerintah desa.

Ketua BPD Watulawu menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa.
“Kegiatan rapat kerja ini sangat penting agar seluruh komponen desa dapat mengetahui secara rinci penggunaan anggaran serta ikut terlibat dalam proses perubahan dan penyesuaian APBDes,” ujarnya.

Agenda kedua rapat difokuskan pada rencana perubahan anggaran desa Tahun 2025, yang mencakup penyesuaian program kegiatan berdasarkan kondisi dan kebutuhan terbaru di masyarakat. Perubahan APBDes ini dirancang untuk mengakomodasi prioritas pembangunan, seperti Peningkatan Infrastruktur Pendidikan di Desa Watulawu.

Kepala Desa Watulawu dalam sambutannya menekankan bahwa perubahan anggaran dilakukan bukan karena penyimpangan, melainkan penyesuaian atas dinamika kebutuhan dan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Semua perubahan kami bahas secara terbuka,” jelasnya.

Melalui rapat kerja ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa serta terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.